PERSPEKTIF CATURAH – Di tengah tuntutan perubahan dan dinamika pembangunan daerah memasuki tahun baru di 2026, Kota Kotamobagu berada pada satu fase penting dibawah kepemimpinan Walikota Kota Kotamobagu, dr. Wenny Gaib dan Wakil Walikota Rendy V. Mangkat, yaitu perlu adanya sosok yang dapat menentukan dan menjaga arah. Kotamobagu ini tidak cukup hanya tumbuh secara fisik, tetapi harus memiliki diferensiasi yang jelas agar tetap relevan sebagai pusat layanan di kawasan Bolaang Mongondow Raya. Dalam konteks inilah, peran aktor politik lokal menjadi krusial, bukan sebagai penggugah sensasi, melainkan sebagai penjaga konsistensi arah kebijakan.
Salah satu figur yang menarik dicermati adalah Dani Ikbal Mokoginta, politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang saat ini mengemban amanah sebagai Ketua Komisi II DPRD Kota Kotamobagu. Komisi yang membidangi ekonomi, keuangan, dan perencanaan daerah ini sejatinya merupakan “ruang mesin” pembangunan sebuah daerah. Apa yang terjadi di dalam Komisi II sangat menentukan wajah ekonomi dan tata kelola pemerintahan Kota Kotamobagu ke depan.
Dani Ikbal Mokoginta memperlihatkan pendekatan politik yang relatif senyap, namun memiliki fokus yang jelas. Nampaknya ia telah membaca Kotamobagu bukan sebagai kota industri besar, melainkan sebagai kota pendidikan, kesehatan dan jasa, yang tumbuh dari kekuatan layanan dan kualitas sumber daya manusianya. Arah ini bukan wacana baru, tetapi membutuhkan konsistensi kebijakan agar tidak tereduksi oleh kepentingan jangka pendek.
Yang patut dicatat, orientasi tersebut ia hubungkan langsung dengan pemberdayaan dan kolaborasi bersama dan antar masyarakat. Dalam banyak kebijakan daerah, sektor ini sering disebut, namun belum sepenuhnya ditempatkan sebagai aktor utama.
UMKM dan IKM misalnya dalam salah satu pemberdayaan dan kolaborasi masyarakat itu, merupakan penyangga roda ekonomi kota, penyerap tenaga kerja, sekaligus wajah ekonomi rakyat dalam berbagai bentuknya. Tanpa dukungan ekosistem yang sehat, mulai dari hulu produksi, pembiayaan, hingga akses pasar, maka slogan keberpihakan hanya akan berhenti di dokumen perencanaan.
Dalam peran legislatifnya, Dani Ikbal Mokoginta berada pada posisi strategis untuk memastikan bahwa penganggaran dan kebijakan ekonomi daerah tidak terputus dari realitas pelaku usaha kecil. Di sinilah fungsi DPRD bekerja dan memainkan perannya: menghubungkan visi besar pemerintahan dengan kebutuhan konkret masyarakat.
Sebagai kader PKB, nilai keberpihakan pada masyarakat kecil dan dialog menjadi modal politik yang relevan. Namun lebih dari itu, tantangan ke depan adalah bagaimana nilai tersebut diterjemahkan secara konsisten dalam kebijakan yang terukur dan berkelanjutan. Kotamobagu sebagai ‘Kota Event’ misalnya, tidak cukup dimaknai sebagai serangkaian seremoni, tetapi harus dirancang sebagai instrumen ekonomi yang menggerakkan UMKM, jasa, dan sektor kreatif lokal.
Kotamobagu membutuhkan lebih banyak politik kerja sunyi seperti ini, politik yang tidak selalu tampil di panggung utama, tetapi bekerja memastikan arah pembangunan tetap berpihak dan berkelanjutan. Dalam lanskap seperti ini, figur-figur yang mampu menjaga keseimbangan antara visi, kebijakan dan realitas lapangan, akan menentukan apakah kota ini sekadar berkembang, atau benar-benar berdaya, ditengah arus informasi dunia digital yang semakin masif.
*Tulisan ini adalah buah pikiran Mohammad Julianto yang merupakan Dosen di INJADI Kotamobagu
