Pemulis: Mohammad Julianto

Perspektif kali ini kita akan coba melihatnya dari fase panjang sejarah perjalanan Bolaang Mongondow Raya yang telah melewatinya dengan tidak ringan. Dari Kerajaan Besar dengan daerah swaprajanya yang melegenda dan tetap hidup disanubari rakyatnya, bergabung dengan NKRI menjadi satu kabupaten besar dibawah panji Propinsi Sulawesi Utara, ia kemudian berkembang menjadi beberapa daerah otonom (kota dan kabupaten) yang masing-masing kini tumbuh dengan ritme dan ambisi sendiri.

Pemekaran memang membawa pelayanan yang lebih dekat, anggaran yang lebih luas, dan kesempatan pembangunan yang lebih merata. Tetapi di saat yang sama, ia juga melahirkan satu persoalan baru yang sering luput disadari, yaitu hilangnya pusat rujukan bersama.

Hari ini, kita memiliki banyak pejabat, tetapi semakin sedikit tokoh yang didengar lintas wilayah. Kita memiliki banyak elite, tetapi makin jarang figur yang dipercaya oleh semua pihak. Padahal, sebuah kawasan yang terfragmentasi secara administratif seperti Bolaang Mongondow Raya justru membutuhkan satu atau dua suara yang bisa berdiri di atas kepentingan daerah sempit.

Tokoh semacam itu bukan harus yang paling sering tampil di baliho. Ia justru sering hadir dalam proses yang tidak terlihat; ketika konflik wilayah harus diredam, ketika aspirasi masyarakat harus diterjemahkan ke bahasa kebijakan, ketika pusat dan daerah harus diyakinkan untuk tetap berjalan searah. Tokoh seperti ini bekerja bukan dengan teriakan, tetapi dengan jembatan.

Di masa pemekaran dulu, ada satu tipe pemimpin yang perannya turut menentukan: Mereka yang mampu menjaga agar perubahan besar tidak berubah menjadi perpecahan. Mereka yang tidak membiarkan wilayah baru dan wilayah lama saling mencurigai. Mereka yang memastikan bahwa yang lahir bukan hanya daerah baru, tetapi juga masa depan bersama.

Sayangnya, setelah pemekaran menjadi fakta administratif, banyak figur semacam itu tenggelam oleh hiruk-pikuk politik elektoral. Kita lebih sering disuguhi kompetisi antarwilayah, antarpartai dan antarelite, ketimbang dialog tentang bagaimana Bolaang Mongondow Raya seharusnya berjalan sebagai satu kawasan yang utuh.

Di sinilah pentingnya kembali memunculkan tokoh penjaga arah—bukan penguasa, bukan juga juru sorak. Tetapi seseorang yang memiliki legitimasi sejarah, diterima lintas daerah, dan terbiasa bekerja dalam ruang kompromi, bukan konflik.

Sosok seperti ini tidak menciptakan polarisasi, tetapi justru menjadi titik temu. Bolaang Mongondow Raya tidak sedang kekurangan pemimpin, tapi sedang kekurangan rujukan moral dan politik. Dan tanpa rujukan itu, pemekaran yang dulu kita rayakan bisa perlahan berubah menjadi jarak yang kian melebar.

Maka, boleh jadi ini sudah waktunya kita mulai bertanya, “bukan tentang siapa yang paling kuat, tetapi siapa yang paling mampu menjaga kebersamaan kita?”

INTA

*Penulis adalah dosen di INJADI Kotamobagu